Profil
PROFIL PPID KABUPATEN MAMUJU
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Mamuju merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju.
Keberadaan PPID merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.
PPID hadir sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap informasi publik yang benar, akurat, mudah diperoleh, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Infomasi Publik.
PPID Kabupaten Mamuju dihapakan menjawab semua tantangan dalam Membangun Mamuju yang lebih KEREN ( Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman)
VISI PPID KABUPATEN MAMUJU
Terwujudnya pelayanan informasi publik yang transparan, profesional, akuntabel, cepat, tepat, dan mudah diakses guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Mamuju yang terbuka, informatif, dan terpercaya.
MISI PPID KABUPATEN MAMUJU
- Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
- Mewujudkan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik yang tertib, sistematis, dan terintegrasi.
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola informasi publik pada seluruh perangkat daerah.
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan informasi publik.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi.
- Melindungi informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN PPID
Pembentukan PPID Kabupaten Mamuju dimaksudkan untuk memberikan kepastian dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju.
Adapun tujuannya adalah:
- Menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Mewujudkan pelayanan informasi yang mudah, cepat, tepat waktu, dan sederhana.
- Meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.
- Membangun kepercayaan publik melalui penyediaan informasi yang terbuka dan bertanggung jawab.
- Mendukung terwujudnya pemerintahan digital yang efektif dan partisipatif.
TUGAS PPID KABUPATEN MAMUJU
Secara umum, PPID Kabupaten Mamuju mempunyai tugas mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik yang berada dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Mamuju sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun tugas-tugas PPID meliputi:
- Mengelola informasi publik, meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pemutakhiran informasi dari seluruh perangkat daerah.
- Mengoordinasikan pelayanan informasi, baik melalui pelayanan langsung maupun melalui media elektronik dan kanal digital.
- Menyediakan informasi publik, baik informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta-merta, maupun informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- Menyusun dan memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP) sebagai pedoman dalam penyediaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat.
- Melakukan verifikasi informasi publik untuk memastikan informasi yang diberikan akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang berpotensi dikecualikan sebelum ditetapkan sebagai informasi yang tidak dapat dibuka kepada publik.
- Memberikan pelayanan permohonan informasi publik sesuai prosedur dan standar pelayanan yang berlaku.
- Mengelola keberatan atas pelayanan informasi serta mengoordinasikan penyelesaian sengketa informasi sesuai ketentuan.
- Menyusun laporan pelayanan informasi publik secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan PPID Pelaksana pada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju.
FUNGSI PPID KABUPATEN MAMUJU
Dalam menjalankan tugasnya, PPID Kabupaten Mamuju menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- Fungsi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Menghimpun, mengolah, mengklasifikasikan, menyimpan, serta mendokumentasikan seluruh informasi dan data yang dihasilkan oleh perangkat daerah.
- Fungsi Pelayanan Informasi Publik
Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi terkait kebijakan, program, kegiatan, anggaran, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- Fungsi Koordinasi dan Konsolidasi
Mengoordinasikan PPID Pelaksana pada setiap perangkat daerah untuk memastikan ketersediaan, keseragaman, dan keterpaduan pengelolaan informasi publik.
- Fungsi Penyebarluasan Informasi
Mendorong keterbukaan informasi melalui pemanfaatan website resmi pemerintah daerah, portal PPID, media sosial, serta berbagai saluran komunikasi publik lainnya.
- Fungsi Pengawasan dan Evaluasi
Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik pada seluruh perangkat daerah.
- Fungsi Perlindungan Informasi
Menjamin perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan, termasuk informasi pribadi dan informasi lain yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diakses oleh publik.
- Fungsi Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan.
STRUKTUR KELEMBAGAAN PPID KABUPATEN MAMUJU
Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan informasi publik, kelembagaan PPID Pemerintah Kabupaten Mamuju dapat disusun dengan unsur-unsur sebagai berikut:
| Unsur kelembagaan | Peran |
| Atasan PPID | Memberikan arahan, pembinaan, dan mengambil keputusan atas keberatan |
| PPID Utama | Mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik |
| PPID Pelaksana | Mengelola informasi dan dokumentasi pada masing-masing perangkat daerah |
| Tim Pertimbangan | Memberikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan pelayanan dan pengecualian informasi |
| Petugas Pelayanan Informasi | Melaksanakan pelayanan permohonan informasi dan administrasi layanan |
JENIS INFORMASI PUBLIK YANG DIKELOLA PPID
Berdasarkan ketentuan keterbukaan informasi publik, informasi yang dikelola PPID dikelompokkan menjadi:
- Informasi yang wajib diumumkan secara berkala
Informasi mengenai profil badan publik, program dan kegiatan, laporan keuangan, kinerja, serta informasi lain yang wajib diumumkan secara rutin.
- Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta
Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum apabila tidak segera disampaikan kepada masyarakat.
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat
Informasi yang berkaitan dengan daftar informasi publik, kebijakan pemerintah, dokumen pendukung kebijakan, perjanjian dengan pihak ketiga, serta informasi lainnya sesuai ketentuan.
- Informasi yang dikecualikan
Informasi yang tidak dapat diberikan kepada publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah melalui proses pengujian konsekuensi.
MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Alur pelayanan PPID
- Permohonan informasi
Masyarakat mengajukan permohonan informasi secara langsung atau melalui kanal elektronik.
- Registrasi permohonan
Petugas mencatat dan memberikan tanda bukti permohonan informasi.
- Verifikasi dan koordinasi
PPID memeriksa permohonan dan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- Penetapan informasi
PPID menentukan informasi yang dapat diberikan atau informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan.
- Pemberian informasi
Informasi disampaikan kepada pemohon sesuai prosedur dan jangka waktu pelayanan.
- Pengelolaan keberatan dan evaluasi
PPID memproses keberatan apabila ada serta melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan.
DASAR HUKUM
Pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Kabupaten Mamuju berpedoman pada beberapa regulasi, antara lain:
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Bupati Mamuju Nomor 13 Tahun 2011 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju.
KOMITMEN PPID KABUPATEN MAMUJU
“Terbuka Informasinya, Terpercaya Pemerintahannya.”
PPID Kabupaten Mamuju berkomitmen menghadirkan pelayanan informasi publik yang terbuka, inklusif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang modern, responsif, dan demokratis.
Melalui penguatan koordinasi antarperangkat daerah, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, PPID Kabupaten Mamuju diharapkan menjadi pusat pelayanan informasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.